Seragam sekolah sejatinya menjadi simbol pendidikan, kedisiplinan, dan harapan akan masa depan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, wajah lain dunia pelajar di Kota Metro kembali menjadi sorotan setelah dua peristiwa berbeda menyeret nama pelajar ke dalam dugaan tindak pidana.
Pada 6 Agustus 2026, jajaran Polres Metro mengamankan seorang pelajar tingkat SMA/SMK yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 2 Agustus 2026, masyarakat juga dihebohkan dengan dugaan aksi pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pelajar berpenampilan menyerupai kelompok gangster.
Meski berbeda perkara, keduanya memperlihatkan satu benang merah yang sama, yakni semakin meningkatnya keterlibatan pelajar dalam perbuatan yang berpotensi berhadapan dengan hukum.
Fenomena tersebut mendapat perhatian serius dari Praktisi Hukum Kongres Advokat Indonesia (KAI) Lampung.
Menurutnya, kondisi ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan remaja semata, melainkan telah menjadi persoalan sosial dan hukum yang memerlukan penanganan secara menyeluruh.
Dalam perspektif hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Namun, ketika yang diduga melakukan tindak pidana adalah seorang anak atau pelajar, proses penanganannya memiliki mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Undang-undang tersebut mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Meski demikian, perlindungan terhadap anak bukan berarti menghapus pertanggungjawaban hukum apabila unsur-unsur tindak pidana terbukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Praktisi Hukum KAI Cabang Metro ini menilai bahwa meningkatnya dugaan keterlibatan pelajar dalam perkara pidana harus menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat. Penegakan hukum memang diperlukan, namun langkah pencegahan jauh lebih penting agar generasi muda tidak semakin banyak terjerumus ke dalam lingkaran kriminalitas.
Kasus dugaan keterlibatan pelajar dalam jaringan narkotika menunjukkan bahwa peredaran gelap narkoba diduga mulai menyasar usia sekolah. Di sisi lain, dugaan aksi pengeroyokan yang melibatkan pelajar juga menjadi gambaran meningkatnya perilaku kekerasan yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan orang tua, hingga pengaruh media sosial.
Secara yuridis, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana yang berat. Sementara itu, dugaan tindak kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap orang lain dapat dikenakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan tetap memperhatikan status pelaku apabila masih tergolong anak.
Menurut praktisi hukum, penyelesaian persoalan ini tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Orang tua memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak, sekolah harus memperkuat pendidikan karakter dan pembinaan disiplin, sementara pemerintah daerah bersama masyarakat perlu menghadirkan ruang pembinaan yang mampu mencegah pelajar terlibat dalam tindakan melawan hukum.
Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Setiap orang yang sedang menjalani proses hukum tetap harus dianggap belum bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum juga wajib dihormati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir hendaknya menjadi refleksi bersama. Kota Metro tentu tidak ingin ruang pendidikan berubah menjadi tempat lahirnya pelaku kejahatan. Sebaliknya, kota ini membutuhkan generasi muda yang tumbuh dengan karakter, integritas, serta kesadaran hukum yang kuat.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang pelajar yang berhadapan dengan hukum, melainkan masa depan generasi muda dan masa depan Kota Metro itu sendiri.
